Kerinduanku

Kemarin malam aku dan anakku larut dalam hiruk pikuk pertandingan sepakbola semifinal piala AAF antara Indonesia melawan philipina di Stadion Gelora Bung Karno, sebenarnya aku tidak terlalu suka sepakbola, bahkan ini untuk pertama kalinya aku menonton sepakbola secara langsung. Aku menonton sepakbola ini sebagai wujud dukunganku atas prestasi TimNas sepakbola Indonesia, Atau memang aku terpancing secara emosional oleh demam timnas yang melanda negeri kita akhir-akhir ini?? Entahlah, tapi menurutku semua sangat positif untuk bangsa ini.

Sebuah pengalaman yang menakjubkan sekaligus mengharukan, betapa aku terharu bahwa bangsa ini sebenarnya punya nasionalis yang sangat tinggi. Dukungan terhadap TimNas kita tidak berhenti sedetikpun, riuh rendah suara pendukung bersahut-sahutan denga bunyi tetabuhan yang sengaja mereka bawa, ini menunjukkan betapa kita rindu akan sebuah prestasi dan kemenangan ditengah pelecehan bangsa-bangsa lain terhadap negeri ini. Aku kemarin bahkan sempat berharap Presiden Republik Indonesia yang ikut menonton pertandingan ini dapat menangkap betapa kami rindu Republik ini berdiri dengan gagah diantara negara-negara lain, betapa kami rindu dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang. Tolong bantu kami ya Pak Presiden, kami yakin anda orang hebat, karena hanya orang hebatlah yang bisa menggiring bangsa ini menuju kemenangan, atau jika anda tidak sehebat yang kami kira, tolong cepat turun dari singgasanamu, agar kami dapat dengan cepat memilih yang lebih hebat.

Jika aku kembali ingat beberapa saat yang lalu rapat antara Komisi IV DPR RI dengan PT. Freeport tentang hak pinjam pakai hutan, betapa dengan pongahnya FreePort menyatakan bahwa dia sudah memiliki kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia, seolah kontrak karya itu adalah surat warisan Tuhan kepada mereka atas negeri Indonesia. Ini Negeri kami Bung, tidak siapapun jua boleh menjual negeri ini kepada anda. Tapi maaf aku tidak mengutuk anda yang memang perampok, yang lebih aku kutuk adalah Pemimpinku yang membiarkan negeri ini dirampok oleh anda hanya karena dia mendapatkan bagian yang sedikit dari anda, luar biasa kutukanku untuk mereka. Rasanya panas api neraka tidak cukup panas untuk memanggang tubuh mereka atas penderitaan rakyat negeri ini.

Ratusan triliun kekayaan negeri ini diangkat setiap tahun oleh Freeport, dan itu dibiarkan olehmu wahai Pemimpin Bangsa?? Bahkan rakyat sekitar saja yang tidak lebih dari seratus ribu orang tidak mampu sejahtera atas kehadiran Freeport?? Lantas apa gunanya kekayaan negeri ini kau keruk?? Lantas berapa banyak sih uang sogokan yang kau terima?? Entahlah.....yang jelas malam ini aku bersorak sorai gembira atas kemenangan TimNas, setidaknya sebagai obang penghilang rasa sakit sementara walau lukaku masih menganga.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2010 sudah hampir berakhir, tinggal menghitung hari-hari dimana kita akan memasuki tahun 2011, evaluasi akan keberhasilan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hendaknya bukan hanya dilihat dari angka-angka serapan anggaran, tapi juga sejauh mana program tersebut berhasil dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi segenap bangsa Indonesia? Karena kita harus kembali kepada tujuan dibentuknya pemerintahan seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum........”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebuah Kementerian yang sangat strategis, menyangkut tentang laut, daerah pesisir dan perbatasan, dengan mayoritas masyarakat nelayan dan desa tertinggal yang ada didalamnya. Besarnya harapan rakyat akan kinerja yang maksimum dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan disini terletak nasib dan harapan rakyat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan secara garisan keturunan sangat mengandalkan laut sebagai kehidupan seperti yang sering kita dengar lagu anak-anak “Nenek Moyangku Orang Pelaut”.

Lembaga DPR sebagai lembaga pengawas dan pemberi restu atas apa rencana dan anggaran Kementerian dan Lembaga dalam hal ini perlu juga memberi catatan atas apa yang telah terjadi selama satu tahun ini.

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang paling menonjol untuk dicermati adalah program Minapolitan. Apa kabar dengan program Minapolitan? Sejauh mana program ini berhasil dan membawa Manfaat untuk kesejahteraan rakyat, atau program ini adalah bubble program yang tidak ada isinya?
2. Kejadian beberapa saat yang lalu mengenai adanya penangkapan Aparat KKP Indonesia oleh Polisi Diraja Malaysia perlu menjadi catatan penting bagi kita bahwa kita memang harus dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada aparat yang sedang bertugas menjalankan amanah dari negara. Tentu saja dalam hal ini kelengkapan sarana tugas juga harus cukup memadai, seperti halnya GPS yang diakui bermasalah sehingga menyulitkan pihak Indonesia memberian perlindungan dan Advokasi terhadap petugas yang bersangkutan. Hal ini kembali diungkap sebagai catatan akhir tahun agar selanjutnya kita dapat melakukan antisipasi terhadap kejadian serupa.
3. Penyederhanaan ijin bagi nelayan lokal harus menjadi konsentrasi bagi KKP, ijin yang sangat beragam dan dengan biaya yang tinggi akan menyebabkan banyaknya beban biaya bagi nelayan Indonesia. Ketidak mampuan nelayan lokal dalam melengkapi perijinan yang diperlukan seringkali menjadikan nelayan sebagai “sapi perah” bagi aparat hukum.
4. Akal-akalan ijin penangkapan ikan, yang perlu dicermati adalah strategi yang diterapkan dilapangan agar seluruh Kapal yang melakukan penangkapan ikan diwilayah Republik Indonesia mendaratkan ikannya di Unit Pengolahan Ikan di wilayah Indonesia. Karena saat ini banyak perusahaan yang besar-besar mulai mengecilkan volume usahanya agar dapat terhindar dari peraturan Menteri tentang Kewajiban perusahaan swasta yang memiliki kapal penangkap ikan dengan total tonase 2.000 GT harus memiliki Unit Pengolahan Ikan sendiri atau bekerjasama dengan UPI didalam negeri, sejumlah perusahaan diduga menyalahgunakan izin penangkapan ikan, modusnya ikan langsung dibawa keluar negeri, tidak didaratkan dipelabuhan Indonesia untuk diolah. Sebagai pembanding Data KKP kini ada 2.741 Perusahaan dengan 5.417 Kapal berarti rata-rata setiap perusahaan memiliki 2 kapal, dibandingkan tahun 2007 yang terdiri atas 33 perusahaan dengan 4.000 Kapal berarti rata-rata setiap perusahaan memiliki 121 Kapal. Ada indikasi perusahaan mendirikan beberapa cabang sehingga tonase keseluruhan kapal tidak mencapai 2.000 T. Akal-akalan seperti ini harus kita cermati agar kita tidak kebobolan.
5. Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir. Hal yang menjadi konsentrasi juga adalah pemberdayaan nelayan, masyarakat pesisir dan terluar. Program yang dicanangkan oleh KKP harus dapat menyentuh masyarakat secara langsung dengan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Jika program ini dapat berhasil, maka banyak hal yang tercover seperti halnya penjagaan daerah terluar dari pencaplokan negara lain, masyarakat secara otomatis akan menolak adanya pencaplokan dikarenakan mereka telah merasakan manfaat langsung dari adanya negara Republik Indonesia.
   

Jika melihat data laporan dari KKP maka dapat dicermati hal-hal berikut :

• Jika berdasarkan data dari bahan yang diajukan kita cermati bahwa PDB perikanan terhadap PDB Nasional tanpa Migas menurun dibandingkan tahun 2009, jika demikian halnya apa artinya penambahan kuota anggaran yang diberikan untuk KKP tahun 2010 jika kontribusinya terhadap PDB Nasional justru menurun??
• Eksport hasil perikanan tumbuh 7,24% secara nilai, hal ini suatu pencapaian yang luar biasa, hanya saja yang sangat perlu kita cermati disini adalah siapa yang menikmati pertumbuhan ini?? Nelayan?? Pengusaha kecil? Atau justru pengusaha besar yang memang seperti masa-masa lalu menikmati hasil pertumbuhan. Untuk KKP dengan orientasi pemberdayaan nelayan dan masyarakat kecil diharapkan memiliki data akurat tentang apa dan siapa yang tumbuh agar kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih pro kerakyatan.
  

Demikian sedikit catatan diakhir tahun tentang kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ada yang mau Komentar??

Evaluasi Kinerja Kementerian Kehutanan

Besok ada agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, saya sebagai salah seorang Staf Ahli Anggota DPR di Komisi IV ingin sharing tentang hal ini. berikut adalah buah pikiran saya yang saya harapkan dapat masukan dari teman-teman.

Hutan adalah masa depan kita, berangkat dari hal ini hendaknya pola pikir kita dimulai,. Jika masa depan kita baik maka akan baiklah kehidupan kita selanjutnya, sebaliknya jika masa depan kita buruk maka akan buruklah kehidupan kita selanjutnya.

Kementerian Kehutanan sebagai pengelola hutan dan juga sekaligus pengelola masa depan bangsa adalah idola bagi seluruh kementerian yang ada. Di Kementerian Kehutanan ini kita meletakkan harapan dan tanggung jawab akan baiknya pengelolaan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan anak-anak cucu kita.

Dipenghujung tahun 2010 ini kita melakukan rapat guna mengevaluasi pelaksanaan APBN 2010 yang berarti juga kita mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan, hendaknya evaluasi ini tidak hanya berdasarkan angka-angka serapan APBN tapi juga evaluasi terhadap pencapaian tujuan dari setiap program yang diluncurkan. Jika kita tidak mengevaluasi capaian tujuan, maka setiap program yang dilaksanakan setiap tahun hanya menjadi semacam rutinitas yang berulang-ulang terjadi setiap tahun tanpa kita tahu manfaatnya. Kami ingin Kementerian Kehutanan menjelaskan cukup rinci terhadap capaian tujuan setiap program.

Pembalakan dan perambahan hutan secara illegal dan tak terkendali masih menjadi musuh utama bagi bangsa Indonesia,. Yang sangat ingin diketahui oleh masyarakat adalah berapa banyak hutan yang berhasil kita selamatkan dengan biaya yang sangat besar di Kementerian Kehutanan??. Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah cq Kementerian Kehutanan dalam rangka melindungi hutan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat telah berhasil menyelamatkan apa??

Satu hal yang mengganjal adalah apakah Kementerian Kehutanan memiliki data rill dan terbaru tentang hutan Indonesia dan Kondisinya?? Jika ya, perlu sekali dipaparkan di Dewan yang Terhormat ini bagaimana luasan dan kondisi rill hutan kita disetiap propinsi dan daerah tingkat 2, agar kita dapat bersama-sama menyusun program dalam rangka melindungi dan mengelola hutan untuk kesejahteraan rakyat. Jika data rill dan terbaru tersebut belum dimiliki oleh Kementerian Kehutanan sampai saat ini maka yang perlu dipertanyakan berdasarkan apa program yang selama ini disusun?? Berdasarkan asumsi-asumsi dari langit?? Karena jika data awal tidak kita miliki maka kita tidak akan pernah dapat menyusun program kerja yang dibutuhkan untuk mencapai data yang lebih baik. Ukuran-ukurannya jadi rancu dan kabur.

Seperti yang telah disampaikan oleh Pemerintah melalui berbagai kesempatan untuk melakukan program penanaman 1 miliar pohon, apakah ini program serius?? Jika ya maka perlu dipertanyakan 1 miliar pohon ini mau ditanam dimana saja?? Pohon yang ditanam dari mana?? Yang menanam siapa?? Sampai saat ini sudah ditanam berapa?? Atau program ini hanya program bubble?? Program angan-angan??

saya berharap buah pikiran ini tidaklah terlalu keras, hanya saja masukan-masukan dari semua pihak sangat saya harapkan untuk melengkapi dan mengkritisi semua pemikiran untuk Kejayaan Indonesia Raya