Tolikara Membara

Sebenarnya saya tidak ingin banyak mengomentari kejadian-kejadian yang seringkali terjadi akhir-akhir ini, walaupun sebenarnya sangat ingin saya memberikan pendapat saya, sebisa mungkin saya tahan, karena menurut saya Joko Widodo dan antek-anteknya sudah berjalan kearah yang sesat dan tidak mungkin lagi kembali ke jalan yang benar. Mulai dari pembubaran PSSI yang menurut saya sudah sangat keterlaluan, namun saya berusaha diam.

Kejadian pembakaran Mesjid di Tolikara pada saat Idul Fitri saya pun sebenarnya masih berusaha untuk tidak berkomentar, saya mau melihat sejauh mana Joko Widodo dapat mengatasi masalah ini. Walaupun sebenarnya saya sangat sangat tidak yakin, apalagi melihat komentar dia yang seperti tidak mengerti persoalan dan mengatakan ini adalah urusan polisi.

Yang membuat saya terbakar adalah situs islamtoleran.com yang selalu memberitakan seolah ini bukanlah masalah penting, seolah pembakaran mesjid di Tolikara adalah salah umat Islam, seolah para pelaku kerusuhan melakukan ini karena terpaksa disebabkan oleh pihak TNI yang menembak terlebih dahulu,  yang mengatakan seolah bahwa korban kerusuhan di Tolikara sudah diselesaikan dengan sumbangan 100 juta rupiah sehingga dengan berani mereka mengatakan berani gak kaum Jihadis melakukan seperti ini?? Mereka menganggap ini adalah soal sepele, yang bisa mereka selesaikan dengan uang. Ingat ya, kaum Jihadis bukan hanya berani memberikan hartanya, bahkan mereka mau memberikan nyawanya untuk membela Islam. 

Besok mereka akan kembali menekan bahwa kaum muslim tidak boleh mendirikan mesjid di Papua karena bisa menimbulkan anarkis. Berita-berita mereka berusaha menggiring opini bahwa pihak Islam harus toleran dengan semua desakan dari kaum non muslim. Mereka menciptakan opini bahwa pengertian toleran itu adalah membiarkan diri dianiaya. Seolah mereka membujuk kita bahwa toleran artinya membiarkan kaum muslim di injak injak.

Saya bukanlah orang yang mendalami ayat-ayat Alquran seperti para ulama-ulama itu, namun rasanya tidak rela mereka menciptakan opini sesat tentang Islam. Mereka ingin menciptakan opini bahwa jika kita membela diri, membela agama kita, maka kita di cap sebagai teroris, sedangkan mereka bebas melarang kita untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan kita. Mereka mengatur cara berpakaian umat Islam yang harus mengikuti cara mereka yang membuka aurat, mereka melarang umat Islam untuk melakukan Sholat Id, dimana sholat adalah tiang agama, luar biasa sekali.

Hal luar biasa lainnya adalah ancaman selebaran sudah disebar beberapa waktu sebelum kejadian terjadi, tidak tanggung-tanggung tembusan kepada Pemimpin Daerah. Mereka dengan gagah berani melakukan ini terhadap kaum muslim, apakah kaum muslim harus tetap berdiam diri? Apakah setelah itu mereka memberikan ganti rugi lantas persoalan selesai? Alangkah murahnya harga diri muslim. Atau mereka menganggap bahwa mereka mampu membeli setiap iman yang ada pada diri kami? Atau mengira iman kami sudah tergadai dengan harga yang sangat sedikit.

Tragedi di Tolikara harus selesai dengan terbangunnya harga diri kaum Muslim di Papua. Harus ada mesjid-mesjid yang bebas melakukan aktifitas di Papua terutama di Tolikara, harus banyak berdiri sekolah sekolah muslim yang membentuk karakter kaum muslim di Tolikara. Hukum berat pelaku kerusuhan dan otak dibalik kerusuhan ini. 

Saya sepakat bahwa semua umat bebas menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Saya juga tidak sepakat dengan adanya beberapa kejadian kaum Kristen bentrok pada saat mereka ingin menjalankan ibadah, oleh sebab itu saya sepakat pada saat natal, pasukan dari beberapa ormas Islam ikut membantu menjaga Gereja. Namun jangan pernah usik umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, apalagi kalian berani terang-terangan melarang ibadah kaum Muslim, setelah itu dengan tanpa rasa bersalah kalian membentuk opini Islam Toleran yang berusaha membenarkan tindakan kalian.

Drama Kapolri om Joko

Beberapa hari ini berita di televisi dan surat khabar dipenuhi dengan cerita tentang sang Calon Kapolri, bahkan berita tentang calon Kapolri mengurangi berita seru akhir-akhir ini tentang pencarian pesawat Air Asia yang hilang dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura yang memenuhi layar kaca dalam 17 hari belakangan ini. Hal inilah yang mengelitik saya untuk menulis sedikit hal yang menurut saya mungkin saja terjadi dibalik panggung yang heboh tentang pencalonan Kapolri yang menjadi tersangka oleh KPK. Setidaknya drama ini membuat saya sedikit lebih produktif dalam menulis, jadi ambil sisi positifnya saja ya om, hehehe.

Cerita tentang calon Kapolri yang menjadi tersangka banyak mengaduk-aduk perasaan baik itu para pendukung om Joko maupun para penentangnya. Para pendukungnya walau masih berusaha membela dengan berbagai dalih yang berusaha dikeluarkan, namun ada juga yang sudah terang-terangan menarik dukungannya. Hal ini sangat wajar terjadi, dimana banyak yang kecewa dengan cara om Joko mengajukan sang Calon Kapolri yang notabene memiliki catatan merah tentang korupsi. Hal yang lebih seru terjadi dipihak para penentang om Joko, mereka seperti memiliki senjata baru untuk membalas kebencian mereka pada om Joko, seolah mereka menemukan titik terang kelemahan om Joko, dan bahwa Presiden yang mereka tentang memang sangat sangat buruk dan sekarang telah terbukti. Hal inipun bisa dimaklumi pada dukungan masyarakat yang sangat terbelah saat ini.

Ada banyak isu yang mengiringi pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Sutarman, bahkan banyak bisik-bisik tentang persaingan dalam pergantian Kapolri ini, mulai dari persaingan dikalangan polisi sendiri, permainan para petinggi KPK maupun yang lebih tinggi lagi yaitu permainan dan persaingan dikalangan istana. Wew ini lebih seru lagi, permainan tingkat tinggi yang sulit diraba ataupun direka-reka kemana arahnya.

Awal hari dimana Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK pada pukul 2 siang, aku sore harinya menulis status di Facebook sebagai media sosial favoritku, hehehe. Hal yang aku tulis di akun Facebook ku adalah kira-kira begini “Aku tidak ingin ikut menghujat kesalahan Jokowi dalam memilih Kapolri yang dijadikan tersangka oleh KPK, mari kita cermati permainan apa lagi ini??, gak mungkin ini sebuah kecelakaan politik Jokowi, apa ada design besar dibalik semua ini??”. Dalam status fbku ini aku bermaksud menuliskan bahwa semua yang terjadi bukan sebuah kecelakan politik yang tidak disengaja oleh om Joko, namun saya masih menebak-nebak kira-kira kemana arah permainan dan design besar yang direncanakan oleh om Joko. Namun hal yang luar biasa pada status fb ku saat itu adalah aku mendapat respon dan komentar positif dari temanku yang selama ini adalah sebagai pendukung om Joko. Lumayan, setidaknya aku tidak diserang habis-habisan oleh mereka seperti biasanya jika aku menulis kritik tentang kesalahan om Joko dan kelompoknya, termasuk saat aku mengkritik om Jonan beberapa waktu yang lalu.  

Dalam statusku itu sebenarnya aku memperkirakan permainan ini akan cukup panjang dan rumit, bahkan permainan yang belum dapat aku tebak seperti apa ujungnya, namun aku menunggu permainan seperti apa yang sedang dimainkan oleh om Joko. Permainan apa pula yang kira-kira akan dimainkan oleh pihak oposisi menyikapi hal ini. Berbagai analisa tentang langkah-langkah yang mesti diambil didiskusikan dengan penuh semangat oleh kawan-kawan. Bahkan kami para tenaga ahli pulang sangat terlambat pada hari itu dimana dengan penuh semangat kami mengikuti perkembangan kasus sang calon Kapolri.

Banyak perkiraan tentang bagaimana penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, namun hampir semua perkiraan menyatakan bahwa om Joko sesungguhnya tidak menginginkan Budi Gunawan sebagai sang Calon Kapolri. Analisa pertama bahwa Penetapan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan ke DPR adalah pesanan sang bunda Megawati, yang merupakan pemilik Partai pemenang pemilu saat ini dan diindikasikan sebagai sang dalang, sehingga om Joko kesulitan untuk menolak pesanan ini. Seperti diketahui banyak pihak bahwa Budi Gunawan ini adalah mantan Ajudan sang bunda pada saat sang bunda menjabat sebagai Presiden dahulu kala, hehehe. Dalam analisanya kawan-kawan berasumsi bahwa om Joko bermain mata dengan KPK dalam hal ini, setelah dia mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR yang berarti telah menggugurkan kewajibannya kepada sang bunda, namun dilain pihak om Joko meminta KPK untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka agar DPR mendapat tekanan publik untuk tidak menerima Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Sepintas analisa ini sangat masuk akal, terlihat langkah yang sangat semberono dan tolol, apalagi saya cermati dalam Konpressnya pimpinan KPK sempat menyatakan bahwa mereka telah memperingatkan om Joko sebelum penetapan Calon Kapolri bahwa calon yang akan diajukan yaitu Budi Gunawan memiliki masalah hukum serius. Berarti KPK menyatakan bahwa om Joko telah mengetahui indikasi kuat sang calon Kapolri terkait masalah hukum, namun tetap mengajukan Budi Gunawan sebagai Calon Tunggal Kapolri kepada DPR. Berdasarkan pernyataan pimpinan KPK ini, maka menurut saya analisa tentang scenario 1 ini kurang tepat. Agak berbeda dengan teman-teman lain yang menyatakan bahwa analisa scenario 1 ini adalah yang paling mungkin, sehingga langkah yang mesti diambil adalah menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri sehingga memposisikan om Joko berhadap-hadapan dengan sang Bunda dan Masyarakat. Aku sebenernya kurang setuju dengan langkah yang akan diambil ini, karena akan sangat beresiko terhadap dukungan masyarakat terhadap Gerindra. Menyetujui calon Kapolri yang sudah berstatus tersangka adalah langkah yang terlalu berani dan beresiko. Tadinya aku berharap langkah yang diambil adalah mendorong Budi Gunawan untuk tetap menjadi calon Kapolri, namun diujung permainan pada sidang paripurna Fraksi Partai Gerindra menolak pencalonan Kapolri. Langkah cantik yang dimainkan oleh salah satu fraksi menurutku mendapat point tambahan dalam hal ini karena sang Calon tetap melaju namun Fraksi tersebut tetap dapat menolak sang Calon, sungguh politik yang licin dan penuh dengan perhitungan. Saya yakin sebenarnya Fraksi yang menolak tersebut berharap sang Calon Kapolri tetap melaju, walau tanpa dukungan dari mereka.

Analisa Scenario 2 adalah bahwa om JK sebagai kawan sekaligus rival paling potensial om Joko saat ini memiliki calon Kapolri yang lain, karena itu om JK berusaha menghalangi calon Kapolri ini dengan mengungkapkan dosa-dosa Budi Gunawan kepada om Joko melalui tangan KPK, istilah patennya nabok nyilih tangan. Usaha-usaha ini telah dilakukan oleh KPK sebelum pencalonan ini resmi diajukan kepada DPR seperti yang diakui oleh pimpinan KPK dalam Konpressnya pada saat penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Karena om Joko tetap ngotot mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR, maka kartu truff dibuka untuk menggagalkan sang calon. Jika scenario ini yang benar, harusnya DPR dalam hal ini KMP berpikir ulang untuk menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, setidaknya resiko yang diambil akan lebih kecil dan membiarkan om JK menjadi lawan yang tangguh bagi om Joko dengan kemungkinan calon dari om JK yang lolos. Analisa scenario 2 ini didukung dengan fakta bahwa Metro TV yang merupakan official TV dari om Joko tidak terlalu keras mengungkit keburukan dari Budi Gunawan, sehingga ada juga kemungkinan bahwa sang calon memang dikehendaki oleh om Joko untuk mengamankan posisinya, namun persaingan keras dengan om JK  yang membuat scenario ini sehingga menampar kredibiltas om Joko sebagai seorang Pemimpin yang dianggap bersih oleh para pendukungnya berusaha dipatahkan oleh om JK. Scenario ini membuat om JK seolah memukul om Joko dua kali tamparan sekaligus, pertama menampar om Joko bahwa dia mencalonkan Kapolri yang korup berarti juga bahwa dia melindungi orang-orang disekitarnya yang korup dan juga mendapat keuntungan dengan kemungkinan gagalnya sang calon menjadi Kapolri sehingga ada kesempatan mengajukan calon lain yang dikehendaki oleh om JK.  Jika scenario ini benar maka om Joko masuk kategori nekat dan gak punya otak serta tidak memiliki banyak kawan di dunia birokrasi sehingga terpaksa melakukan langkah-langkah konyol dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri.

Ada analisa Scenario 3 yang agak mirip dengan scenario 2, hanya saja dalam hal ini dalangnya berbeda. Dalang dalam scenario 3 ini adalah Sutarman, yang merupakan Kapolri aktif saat ini. Indikasi kebenaran scenario ini adalah dengan adanya pernyataan Sutarman bahwa om Joko tidak pernah berkonsultasi dengannya tentang penetapan calon Kapolri dan adanya desas desus kemarin bahwa Sutarman menolak dipanggil oleh Jokowi. Scenario 3 ini juga dimungkinkan didalangi oleh Kabareskrim Suhardi yang berminat menjadi Kapolri, sehingga membeberkan data tentang bukti-bukti korupsi Budi Gunawan kepada KPK. Bisa jadi sebenarnya scenario 2 dan scenario 3 berdampingan karena masing-masing pihak yang memiliki musuh dan kepentingan yang sama. Bahkan analisa bahwa ada dendam tersendiri dalam diri pimpinan KPK terhadap om Joko karena tidak mendapatkan porsi sebagai anggota kabinet ataupun Jaksa Agung menjadi bumbu-bumbu dalam kedua scenario ini, juga bumbu tentang kedekatan Pimpinan KPK kepada om JK sehingga dapat diajak bekerjasama dalam kedua scenario ini. Jika scenario 2 dan scenario 3 adalah yang benar, maka saya beranggapan sebaiknya KMP menghalangi calon Kapolri dari om Joko, sehingga om JK punya kesempatan untuk mengajukan calon Kapolri versi mereka dan membuat posisi om Joko semakin lemah. Tentu saja om JK berkepentingan sangat besar dalam meloloskan Kapolri versi mereka, karena dukungan Kapolri dan militer sangat diperlukan oleh om JK dalam melengserkan om Joko dari tampuk kekuasaan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa om JK merupakan lawan om Joko yang paling potensial saat ini. Jika om Joko lengser dari kekuasaannya maka dalam UUD om JK langsung menduduki tampuk kekuasaan nomor satu itu, om JK menyadari jika melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat sangat kecil kemungkinan om JK bisa menang sebagai Calon orang nomor satu di negeri ini. Jadi jalan satu-satunya untuk menduduki kursi nomor satu dinegeri ini bagi om JK adalah melengserkan om Joko ditengah jalan. Saya bahkan menduga dalam perjalanan Golkar dan PDIP akan dibujuk  oleh om JK untuk memuluskan langkahnya ini. Fakta yang menguatkan scenario ini adalah pencopotan Kabareskrim dari jabatannya hari ini oleh om Joko, sesuatu yang terlihat agak terang benderang walaupun diakui sebagai rotasi jabatan biasa.

Dari ketiga scenario ini ada yang agak luput, yaitu bagaimana jika setelah disetujui oleh DPR calon Kapolri ini tidak jadi dilantik oleh om Joko?. Indikasi ini terlihat jelas dengan menguatnya tekanan media dan “masyarakat” yang membuat petisi tentang penolakan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Petisi yang dibuat oleh “masyarakat” dan tekanan media pendukung om Joko bisa jadi merupakan scenario tersendiri sehingga menjadi alasan bagi om Joko untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bahkan dengan bombardir berita tentang Budi Gunawan yang kaya raya terselip berita tentang Bribda Taufik anggota Shabara Polda DIY yang miskin dan tinggal dikandang sapi, hehehe sungguh terlihat sekali dengan mata telanjang bagaimana pemberitaan dinegeri ini adalah industri yang menyokong kekuasaan. Indikasi lain tentang scenario tambahan ini terlihat dari dipanggilnya para petinggi Polri termasuk Sutarman, Wakapolri dan Budi Gunawan oleh om Joko ke Istana. Kedatangan mereka menguatkan dugaan bahwa om Joko berusaha berunding dengan petinggi Polri tentang pencalonan Kapolri ini dengan mengungkapkan fakta bahwa banyaknya penolakan dari masyarakat. Jika om Joko menolak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri maka dia mencuri point ditengah DPR yang serentak menyetujui pencalonan ini. Dia bisa beralasan bahwa pada saat dia mengajukan Budi Gunawan kepada DPR sebagai calon Kapolri belum memiliki status sebagai tersangka, berbeda dengan DPR yang menyetujui Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri pada saat sang calon telah ditetapkan sebagai tersangka. Maka dengan alasan inilah om Joko dapat mencuri point ditengah polemik ini dan tetap bisa menolak pesanan dari sang bunda.

Entahlah semua ini hanya merupakan analisa pinggiran, kita tunggu saja sinetronnya ya....selamat menikmati

Catatan Pertarungan di DPR

Hari Pertama 1 Oktober 2014

Hari ini adalah hari pertama Anggota DPR periode 2014-2019 menjalankan tugasnya.  Banyak catatan penting hari ini, mulai dari betapa serunya keluarga anggota DPR yang datang merayakan atau ikut menghadiri pelantikan anggota DPR sampai bagaimana sulitnya mendapatkan parkir di DPR.  Pada saat saya hendak masuk kedalam lingkungan DPR, tidak ada hal yang mencolok kecuali kemacetan dan sulitnya mencari parkir. Namun saya agak kaget pada siang hari mendengar bahwa Pak Agung Jelantik yang baru saja selesai satu hari dari Jabatan DPR tidak dapat masuk ke dalam lingkungan DPR. Agak mengenaskan bagi saya bagaimana sikap Pamdal yang sangat arogan dan tidak menghormati mantan Anggota DPR. Bahwa orang yang tidak memiliki jabatan di Republik ini tidak dihargai itu sudah menjadi pemandangan kita sehari-hari, namun jika baru selesai satu hari menjadi Anggota DPR dan tidak dapat masuk ke lingkungan DPR adalah suatu hal yang sangat mengagetkan.

Hal lain yang menjadi pengamatan saya adalah perebutan Pimpinan DPR antara Koalisi Merah Putih dan dan Koalisi Indonesia Hebat. Jika Koalisi Merah Putih solid minus Demokrat maka sudah menguasai Parlemen dengan 292  Kursi. Namun ditengah perjalanan isu bahwa sebagian dari PPP membelot, yaitu sebanyak 16 suara dari PPP akan beralih mendukung Koalisi Indonesia Hebat. Isu yang sangat heboh dan membuat kelabakan Koalisi Merah Putih. Fraksi Partai Demokrat yang selalu menyuarakan diri sebagai penyeimbang memang selalu menjadi sumber kebimbangan bagi koalisi Merah Putih. Fraksi yang memainkan peran penting ditengah tidak solidnya Koalisi Merah Putih. Padahal jika Koalisi Merah Putih solid, maka suara Fraksi Partai Demokrat tidaklah menjadi hal yang penting. Suara Fraksi Partai Demokrat bukanlah hal yang seksi untuk diperebutkan. Namun dengan tidak solidnya suara fraksi PPP akan membuat suara Fraksi Partai Demokrat akan menjadi hal yang sangat seksi bagi kedua belah pihak agar dapat diajak kedalam Koalisi masing-masing pihak. Partai Demokrat menjadi penentu bagi kemenangan Koalisi manapun yang berhasil membujuk FPD. Suatu posisi yang sangat strategis untuk dapat tawar menawar posisi. Ibarat seorang gadis cantik nan seksi kembang desa, diperebutkan oleh seluruh pemuda di desa, maka gadis tersebut dapat memilih kira-kira pemuda mana yang paling dapat membahagiakannya. Bahkan gadis tersebut bisa saja mengadakan sanyembara seperti gadis anak raja yang diperebutkan seantero negeri. Kira-kira seperti itulah posisi Fraksi Partai Demokrat hari ini. Mereka (FPD) akhirnya memilih bergabung dengan Koalisi Merah Putih dengan tawaran Ketua MPR menjadi milik FPD, hal yang seharusnya menjadi milik Fraksi Partai Gerindra. Partai Gerindra harus merelakan kursi Ketua MPR yang menjadi hak mereka demi solidnya Koalisi Merah Putih, dan harus rela hanya dengan mendapatkan kursi Wakil Ketua MPR.

Lantas bagaimana dengan Fraksi PPP?, dengan bergabungnya Demokrat dalam barisan KMP, maka posisi Fraksi PPP tidaklah begitu penting. Namun demi tetap solidnya barisan Koalisi ini maka Fraksi PPP tetap diakomodir dalam barisan dan mereka menginginkan posisi Pimpinan lembaga MPR. Dengan besar hati Fraksi Partai Gerindra kembali memberikan kursinya yang telah digeser Demokrat. Akhirnya Partai Gerindra tidak mendapatkan posisi dalam komposisi Pimpinan MPR. Ini adalah sebuah perjalanan penuh liku-liku dan penuh intrik dalam mempertahankan solidnya Koalisi Merah Putih. Ini implikasi dari Undang-undang MD3 yang baru, dimana paket Pimpinan DPR dan Pimpinan MPR ditentukan dari pemilihan oleh Anggota. Berbeda dengan UU MD3 yang lama dimana pemenang Pemiliu dan pemenang Nomor urut berikutnya otomatis menjadi Pimpinan DPR dan MPR. Jika mengikuti logika MD3 versi sebelumnya maka Fraksi Partai Gerindra otomatis mendapatkan posisi sebagai Wakil Ketua DPR dengan kemungkinan bisa mendapatkan posisi Ketua MPR.  Fraksi Partai Gerindra juga bisa mendapatkan banyak posisi secara otomatis dalam komposisi Pimpinan Komisi dan alat Kelengkapan Dewan lainnya. Jika demikian siapa yang paling diuntungkan dengan UU MD3 yang baru ini?. Jika mencermati perkembangan yang ada maka yang paling diuntungkan dengan situasi ini adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat. Partai lain yang ikut diuntungkan adalah PPP yang ikut kebagian Pimpinan MPR. Sedangkan Partai yang paling dirugikan tentu saja PDIP dan Partai Gerindra. Saya jadi teringat pepatah yang mengatakan bahwa dalam berperang itu Kalah jadi abu, Menang jadi arang. Hal ini agak terlihat dalam perang antara PDIP dan Gerindra yang sebenarnya memiliki nilai perjuangan yang sama. Dalam perang ini, walaupun Gerindra menang dalam pertarungan di DPR, tapi tetap saja merugi karena harus mengorbankan posisi demi memenangkan pertarungan. Ini adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah koalisi yang berdasarkan kesamaan kepentingan. Seandainya PDIP dan Gerindra bersatu dalam satu Koalisi (ini Cuma berandai andai) maka bisa dipastikan PDIP mendapatkan posisi Ketua DPR dan Gerindra mendapatkan posisi sebagai Ketua MPR. Sebuah pertukaran yang adil dan masing-masing mendapatkan keuntungan yang setimpal.

Hingga larut malam saya mengikuti pertarungan ini, di Fraksi Balkon (sebutan untuk Tenaga Ahli) yang ikut mengamati jalannya persidangan dari atas balkon ruang sidang. Hal yang sangat saya sayangkan, permainan yang ditampilkan oleh masing-masing kubu tidak begitu cantik.  Pihak Koalisi Indonesia Hebat yang sudah mengetahui bahwa suara mereka pasti kalah dalam pertarungan jika pertarungan itu dilaksanakan malam ini juga. Maka mereka berusaha memainkan permainan mengulur waktu untuk dapat kembali berkomunikasi dengan beberapa Fraksi yang sedang mereka dekati. Hanya saja proses mengulur waktu yang mereka lakukan terlalu kasar dan terkesan mengeluarkan gaya-gaya preman. Preman-preman DPR yang dimunculkan oleh PDIP dengan cara mengeroyok Pimpinan Sidang diatas panggung terkesan jorok dan memalukan. Namun Pimpinan Sidang yang merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih tampaknya juga bermain kurang elegan dengan tidak memberikan kesempatan untuk berbicara kepada pihak-pihak yang melakukan interupsi. Pihak-pihak yang melakukan interupsi walau sebenarnya juga hanya untuk mengulur waktu harus dapat diakomodir agar terkesan ada komunikasi dua arah dalam sidang ini. Walaupun demikian, harus diakui ceu Popong (begitu dia menyebut dirinya), adalah perempuan yang tangguh, yang dapat mengatasi tekanan yang begitu keras dari para koboi senayan (saya lebih suka mengatakan preman senayan). Tekanan yang sangat keras dan terus menerus dari para koboi senayan ini tidak dapat menggoyahkan ceu Popong. Saya yang berada di Balkon Sidang agak khawatir, dalam usia yang sudah senja, ceu Popong bisa mendapatkan serangan jantung akibat tekanan yang begitu keras dan terus menerus. Alhamdulilah perempuan tangguh ini mampu mengatasi semua tekanan hingga para koboi senayan harus kabur melalui WO.

Ada beberapa pendapat yang saya cermati melalui media sosial dan pemberitaan maupun pendapat pengamat yang katanya ahli dalam dunia sosial dan politik, mereka mengatakan mengapa ketok palu harus dipaksakan jam 3 dini hari?, bukankah masih ada besok?. Tentu hal ini berkaitan erat dengan kepentingan masing-masing kubu, jadwal acara yang semula direncanakan dimulai jam 4 sore jika semua berjalan lancar harusnya dapat selesai sekitar jam 7 sore itu juga. Namun karena begitu alotnya perundingan di ruang lobby, dimana pihak koalisi Indonesia Hebat selalu berusaha memaksakan paripurna dilakukan besok hari dengan alasan yang tidak begitu jelas, sementara dibagian lain petinggi mereka selalu berusaha melobi pihak Demokrat dan PPP yang rentan untuk lari kepihak mereka dengan segala janji dan bujuk rayu termasuk dengan pertukaran kursi kabinet dan pertukaran yang lainnya. Bagi koalisi merah putih dan koalisi indonesia hebat ini adalah pertarungan hidup mati, mereka yang menguasai parlemen atau pihak lawan yang menguasai parlemen. Pertarungan ini bukan saja ditingkat pimpinan DPR dan MPR, tapi juga ditingkat komisi dan alat kelengkapan lainnya. Jika sampai tingkat Komisi dan alat kelengkapan lainnya dikuasai Koalisi Merah Putih, maka akan sulit Jokowi  (dan Menteri-menterinya) bergerak tanpa kontrol yang ketat. Walau nantinya dalam keseharian komisi, Anggota Dewan akan sangat cair, tidak terdiri atas kubu-kubuan seperti yang terjadi saat ini, namun kekhawatiran Pemerintah atas hal ini sangatlah wajar. Kita bersama mengetahui banyak sekali keputusan Pemerintah yang dikontrol melalui Gedung Senayan ini. Jika dulu SBY dengan koalisinya yang gemuk kadang-kadang kesulitan dalam menaklukan seyanan untuk isu-isu yag sensitif seperti isu kenaikan BBM dan sejenisnya, dimana banyak parpol yang berusaha mencuri point dihati rakyat dengan cara menolak kenaikan bbm termasuk parpol dari koalisi SBY. Saya dapat membayangkan betapa babak belurnya koalisi Jokowi dengan komposisi DPR saat ini. Saya yakin jika Jokowi mikir (biasanya ra mikir), dia bisa terserang sakit magg karena mikir betapa beratnya menghadapi pertarungan di Senayan dalam Pemerintahannya.

Sebelumnya banyak isu yang berkembang bahwa SBY dan Jokowi sudah bertemu, namun SBY ingin ketemu dengan pemilik partai, bukan petugas partai yaitu ibu Megawati sendiri. Dari hembusan angin yang tersiar bahwa strategi yang dikembangkan oleh SBY adalah bagaimana membuat Megawati datang dan meminta suaka kepada SBY. Namun rupanya harga diri Megawati lebih besar dari kepentingannya memenangkan Koalisi Indonesia Hebat di Parlemen.

Partai Nasdem mencuri angka dalam kegaduhan malam ini, mereka tampil sebagai partai yang tetap menyampaikan susunan fraksinya dan bertindak elegan dengan menyuruh teman-teman koalisinya untuk kembali tertib. Seyogyanya sikap seperti ini adalah contoh yang ideal, kendati kalah dalam pertarungan politik, tapi tidak membuat kegaduhan dengan mengabaikan etika dan tata tertib persidangan.

Ada hal lain dilingkungan Fraksi Partai Gerindra yang menarik untuk saya cermati, yaitu pemilihan Pimpinan DPR, MPR dan Fraksi dilingkungan Partai Gerindra. (Edited.........). Pengamatan hari ini belum sepenuhnya benar terjadi dan bakal terjadi, namun setidaknya inilah sekilas pandangan mata dari pengamatan langsung saya dari Gedung Senayan DPR RI 1 Oktober 2014.

Hari Kedua 2 Oktober 2014

Dihari kedua ini perjalanan masuk ke Dalam lingkungan DPR kembali seperti semula, tidak ada kemacetan dan sulit mencari parkir seperti yang saya alami kemarin. Semua saya rasakan seolah tidak ada keramaian dan kegaduhan yang terjadi dari pagi hingga malam kemarin. Saya masuk kantor dan melihat sidang paripurna MPR sudah dimulai. Pada saat saya datang, saya mendapati Pak Agung Jelantik sudah di diruangan (sepertinya Beliau  tidak mengalami kesulitan masuk ke dalam lingkungan DPR hari ini seperti yang dialaminya kemarin). Hari ini beliau beres-beres membawa semua kelengkapan pribadinya untuk dibawa pulang. Memang kebijakan DPR bahwa ruangan harus diserahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR paling lambat 10 Oktober 2014.

Hari kedua ini menyisahkan pertarungan yang belum selesai kemarin, tentang pemilihan Ketua MPR yang diperebutkan antara pihak Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Ini menjadi penting bagi kedua belah pihak walaupun tidak segenting pemilihan Ketua DPR. Dikatakan tidak segenting peran di DPR karena memang dalam keseharian DPR lah yang berperan mengatur negara ini sebagai penyeimbang dari eksekutif. Agenda acara hari ini adalah pengesahan agenda acara, pembentukan fraksi-fraksi di MPR, pemilihan ketua DPD, pemilihan ketua MPR. Semua berjalan damai karena kedua belah pihak tampaknya tidak terlalu ngotot. Pengesahan agenda acara dan pembentukan fraksi MPR yang memang seharusnya tidak alot, berjalan dengan sangat mulus. Begitu juga pemilihan Ketua DPD RI, walaupun terjadi pemilihan melalui voting, namun berlangsung dengan sangat santun, seolah tidak ada pertentangan keras disana. Tampaknya beberapa fraksi di DPR perlu banyak belajar dari DPD tentang bagaimana cara bersidang yang santun sehingga menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan mengeluarkan jurus-jurus preman ketika tahu bahwa dia akan kalah dalam pertarungan demi menggagalkan agenda acara.

Irman Gusman kembali terpilih sebagai Ketua DPD RI sebagaimana yang telah diduga banyak pihak, tidak  banyak kejutan dalam pemilihan ketua DPD kecuali sedikit riak-riak yang santun serta sedikit isu tentang bagaimana cara pertukaran yang terjadi dalam pemilihan Ketua DPD RI serta lobi-lobi yang dilakukan oleh partai politik di DPR demi memuluskan langkah penguasaan MPR yang berarti juga penguasaan DPD RI. Tentu saja DPD RI tidak dapat dipetakan dengan mudah karena mereka mewakili diri sendiri serta daerah pemilihan mereka. Bahkan untuk satu daerah pemilihan, 4 anggota DPD yang terpilih bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal termasuk siapa yang layak memimpin DPD RI dan mewakili DPR di MPR.

Bagi Partai Politik, suara DPD RI tentu saja sangat penting untuk ikut menguasai MPR, hal ini disadari betul oleh kedua belah pihak, oleh karena itu pendekatan kepada masing-masing anggota DPD melalui kelompok-kelompok yang ada di DPD terus dilakukan. Secara hitung-hitungan, 132 anggota DPD RI yang mewakili 33 propinsi akan sangat menentukan siapa yang akan memimpin dan menguasai MPR dimasa yang akan datang. Jika Koalisi Merah Putih dapat dipertahankan solid seperti dalam pemilihan Ketua DPR RI dimana Partai Demokrat juga demikian solid mendukung maka suara DPD RI tidak akan mempengaruhi dalam komposisi di MPR. Penguasaan jumlah Koalisi MPR yang mencapai 353 Anggota dari total 692 Anggota MPR (DPR + DPD), telah mencapai 51 persen jumlah seluruh anggota MPR tanpa dukungan DPD sedikitpun. Namun yang dikhawatirkan tentu saja soliditas Koalisi Merah Putih, sehingga tambahan dukungan dari DPD RI akan sangat penting dalam penentuan Ketua MPR dan komposisi MPR ke depan.

Hingga petang hari agenda acara telah usai dengan terpilihnya Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI dan kesepakatan agenda pemilihan Ketua MPR RI akan dilakukan pada senin tanggal 6 Oktober 2014. Tidak ada gejolak yang berarti kecuali lobi-lobi tertutup yang dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR dan MPR dengan masing-masing partai dan kelompok DPD. Tentu saja lobi-lobi ini tidak dapat diintip dengan mudah termasuk oleh anggota DPR dan DPD sekalipun. Lobi tingkat pimpinan ini sifatnya sangat rahasia dan hanya mereka, petinggi partai dan Tuhan sajalah yang tahu apa yang terjadi dan mereka rencanakan.

Dari hembusan angin yang bertiu sepoi-sepoi di Nusantarai 1 lantai 17, saja mendengar kabar bahwa PKS melepaskan kursi Pimpinan MPR dari fraksi meraka.tentu saja hal ini merupakan tamparan bagi beberapa partai dalam KMP yang ngotot mendapatkan kursi pimpinan MPR. Berarti ada kemungkinan Partai Gerindra mendapatkan kembali kuris Wakil Ketua MPR. Jika isu ini benar akan banyak konsekuensi yang mungkin terjadi. Disatu sisi isu ini bisa mengembalikan hak Gerindra namun juga dapat membuat Koalisi ini menjadi kembali tidak solid. Mudah-mudahan kesediaan PKS untuk melepaskan kursi Pimpinan MPR adalah bagian dari pertukaran yang baik, bukan bagian dari saling menyakiti sesama kawan sejalan. Kekhawatiran saya adalah kekhawatiran yang sangat wajar, karena soliditas dari Koalisi ini sedang terus menerus diuji hingga dapat mencapai kondisi ideal dimana masing-masing pihak telah mendapatkan porsi yang sesuai dengan harapannya. Terpenuhinya harapan masing-masing pihak menjadi penting agar tidak ada ruang kosong harapan yang akan menjadi peluang untuk diisi oleh pihak lain. Semua hembusan angin yang terasa masih cukup sejuk walau menyisahkan beberapa pertanyaan yang tentu saja membuat banyak pihak penasaran. Walau penasaran pemirsa harus tetap sabar menunggu tanggal mainnya, hehehehe.

Hari ini berakhir dengan damai, mudah-mudahan hari-hari selanjutnya adalah hari-hari damai seperti hari ini, semoga juga koboi-koboi Senayan segera mendapatkan pencerahan bahwa mereka sedang menjadi tontonan dan tuntunan bagi jutaan pemirsa yang juga rakyat Indonesia dengan harapan yang sangat tinggi bahwa mereka bukan hanya mementingkan kelompok mereka namun juga sedang memperjuangkan kesejahteraan rakyat di seantero Republik ini.

Hari Ketiga 3 Oktober 2014

Hari ketiga ini adalah hari Jumat, dimana tidak ada sidang yang digelar di DPR (kecuali DPR menghendaki lain), maka tentu saja tidak ada huru hara yang menjadi tontonan wajib Tenaga Ahli dalam mencermati perkembangan ke depan. Saya pun istirahat dirumah sambil memantau situasi melalui berita maupun informasi sesama rekan. Dihari ini juga sebenarnya ada acara penting bagi kebanyakan orang Gerindra, dimana Saraswati Djojohadikusumo melakukan resepsi pernikahannya. Mbak Sarah (begitu saya dan teman-teman biasa memanggilnya), menikah dengan mas Didit beberapa waktu lalu di Bali dan baru melaksanakan resepsi tanggal 3 dan tanggal 4 Oktober 2014. Mungkin, karena banyaknya undangannya yang akan menghadiri pernikahan ini, maka resepsi dilakukan dalam dua hari. Ini agak lain dari kebanyakan, tapi ya wajar dong, yang nikah ini adalah orang yang sangat kaya, bahkan termasuk orang terkaya di Republik ini.

Dalam pengamatan saya hari ini melalui berita, ada hal yang menarik untuk dicermati adalah para petinggi PDIP yang berkumpul dan melakukan rapat tertutup di kantor DPP yang langsung dipimpin oleh Sang Ketua Umum yaitu Megawati. Setelah rapat tertutup itu seperti ada keyakinan dari pihak PDIP bahwa mereka akan memenangkan pertarungan di MPR. Saya berusaha mencermati kira-kira trik apa yang sedang dimainkan oleh PDIP?, apakah mereka benar-benar sudah berhasil meraih dukungan yang cukup untuk mendapatkan Pimpinan MPR atau ini hanya untuk mengelabui dan berusaha untuk membangkitkan emosi masyarakat. Tapi setidaknya permainan yang mereka tampilkan jauh lebih elegan ketimbang permainan ngotot beberapa saat lalu di sidang paripurna DPR. Hanya itu yang bisa terbaca hari ini dalam pengamatan media, karena memang hanya melalui media, tidak banyak info yang bisa saya dapatkan. Informasi yang saya dapatkan sama dengan informasi yang didapat oleh kebanyakan masyarakat yang menonton melalui media berita. Hanya saja saya berusaha menganalisa melalui kondisi kondisi terkini dan peta politik yang ada. Rasa-rasanya agak sulit PDIP memenangkan pertarungan di MPR ini, karena masing-masing pihak di Koalisi Merah Putih sudah saling mengunci dengan kepentingannya masing-masing. Menurut keyakinan saya tampaknya sikap optimis yang dimunculkan oleh Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo di berita adalah sikap optimis tanpa didasari oleh proses lobi yang sudah mereka lakukan. Tapi sikap optimis seperti ini cukup bagus ditampilkan dan menjadi tontonan masyarakat. Masyarakat kita harus banyak belajar optimis dalam situasi apapun, walau kadang situasi memang sangat sulit sedang dihadapi oleh masyarakat.

Sebenarnya hari ini sedang berlangsung banyak lobi tingkat dewa, dimana pimpinan masing-masing partai sedang berusaha saling menguatkan dan saling menawarkan pertukaran yang logis untuk keuntungan bersama. Hanya saja lobi-lobi tingkat dewa ini hanya dapat dipantau oleh dewa atau setengah dewa. Yang tidak memiliki kekuasaan atau yang memiliki kekuasaan tingkat menengah ke bawah jangan berharap mendapatkan informasi yang akurat hari ini. Jadi saya hanya pengamat tingkat umum, maka harus banyak sabar menunggu perkembangan berikutya.

Hari Ke Empat 4 Oktober 2014

Dihari Sabtu ini sebagian umat Islam sudah merayakan Idul Adha, semalam sudah terdengar takbir disebagian tempat. Ada juga yang akan merayakan Idul Adha pada esok hari. Ada perbedaan, namun perbedaan ini tidak menjadikan umat Islam terpecah, suatu perbedaan dalam rahmat Allah, tidak saling mencaci, tidak merasa benar sendiri, hanya berbeda cara berhitung dan kebetulan kali ini menghasilkan hari yang berbeda dalam merayakan hari Idul Adha. Ada temanku yang pro Jokowi secara berseloroh di media sosial menceritakan bahwa keponakannya bertanya kepada sang ayah kapan dia akan merayakan Idul Adha, ayahnya bilang bahwa jika Idul Adha hari Sabtu maka berarti ikut Amien Rais (Muhamadiyah) dan jika lebaran hari Minggu berarti ikut Pemerintah, berarti ikut SBY, dia dua-duanya ogah. Memang hal ini terkesan berseloroh, namun alangkah piciknya  cara pandang mereka jika agama hanya disangkut pautkan dengan kubu2an politik, apalagi maaf ternyata temanku ini bukanlah muslim. Sebenarnya saya ingin menjawab di media sosial menentang pelecehan ini, namun pertimbangan kedamaian dan mudharatnya lebih besar dari manfaat yang mungkin timbul, saya memilih diam.

 Hari ini tidak banyak yang saya amati, kebetulan saya akan menghadiri undangan mbak sarah dihari kedua ini. Kesan pertama saya adalah bahwa acara ini demikian megah dan menarik. Saya melihat bagaimana penataan ruang, penempatan orang-orang yang selalu menawarkan makanan dan minuman pada saat tamu sedang antri salaman, antri foto maupun sedang ngobrol. Aku, istriku dan anak cantikku Ratu Reinara Tanjung berburu makanan yang seru, diselingi oleh ngobrol dan bertegur sapa dengan beberapa rekan DPR dan Gerindra yang kutemui di sana. Ada ribuan orang yang hadir, namun tidak tampak ramai, mungkin karena ruangan luas dan pengaturannya yang demikian rapi. Suasana yang asyik hingga banyak tamu yang belum meninggalkan ruangan walau waktu telah usai. Salut untuk yang punya hajat dan manajer acara hingga menghadirkan acara dan suasana yang asyik.

Bagaimana dengan pertarungan di DPR yang menjadi bahasan kita? Tentu saja masih berlangsung lobi tingkat dewa juga dapat terjadi dan berlangsung disela-sela acara pernikahan seperti ini. Mudah-mudahan semua yang akan terjadi dan telah terjadi akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Disinilah semua janji-janji tentang perubahan dan kemakmuran rakyat harus menjadi target utama dalam perebutan kekuasaan, karena sesungguh nya tujuan dari membentuk pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Betapa mulia cita-cita kemerdekaan yang dituliskan dalam pembukaan Undang undang Dasar 1945 yang menjadi prasasti agar kita semua selalu ingat bahwa tujuan kita bersama dalam membentuk pemerintahan adalahseperti yang dituliskan tersebut. Kekuasaan adalah alat untuk dapat mewujudkan cita cita tersebut tanpa harus mengorbankan cara-cara yang konstitusional dan bermartabat.

Hari Ke Lima 5 Oktober 2014

Hari ini belum berakhir, namun tampaknya lebih banyak cerita tentang hari raya Idul Adha dan pemotongan hewan kurban yang tampak ditelevisi. DPP Partai Gerindra walau tidak tersorot oleh media juga seperti biasanya melakukan pemotongan hewan kurban dari beberapa pengurus DPP terutama dari Sang Ketua Umum Prabowo Subianto.

Dikampung ditempat saya tinggal juga banyak pemotongan hewan kurban, tampaknya memang hri ini adalah pesta daging kambing dan daging sapi. Lumayan seru karena semalam juga dikampungku ada arak-arakan takbiran berjalan kaki oleh anak-anak sekolah. Aku berharap situasi seperti ini selalu dipertahankan agar suasana keakraban tampak dan ada nilai-nilai budaya lokal dari masing-masing kampung yang tetap dipertahankan. Aku jadi teringat bagaimana Gubernur DKI Jokowi melarang takbir keliling di Jakarta, dengan alasan membuat macet dan kegaduhan. Menurut saya hal ini adalah cara-cara asing untuk menghilangkan budaya lokal, dengan alasan apapun harusnya Jokowi berusaha menghidupkan budaya ini serta membuat budaya ini semakin semarak dan teratur hingga sedapuntuk dipandang mata dan menggugah rasa keimanan. Atau mungkin ada agenda terselubung dari pelarangan ini? Entahlah. Bagaimana dengan Ahok? Tampaknya Wagub yang satu ini juga sejalan dengan Jokowi, hal ini terlihat dengan larangannya memotong hewan kurban dikampung-kampung, dengan alasan kebersihan dan kesehatan. Tradisi yang sudah sedemikian lama dipelihara oleh masyarakat kita seolah ingin segera dihapuskan begitu saja. Wah agenda apa lagi ya yang tersembunyi? 

Penghematan Energi atau Kebijakan yang salah arah?

Beberapa waktu lalu Presiden SBY berpidato tentang kebijakan energi, sebelum SBY berpidato banyak SMS dan Pesan Blackberry yang beredar agar kita mematikan TV saat SBY berpidato dalam rangka mematuhi imbauan hemat energi dari SBY, hal ini sepertinya hanya lucu-lucuan, tapi sesungguhnya ini adalah reaksi spontan rakyat terhadap kekonyolan imbauan ini.

Dalam pidato itu SBY menghimbau agar kita melakukan penghematan energi. Pada prinsipnya penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh. Kita semua harusnya mendukung program penghematan energi yang dicanangkan oleh Pemerintah, namun sayangnya imbauan penghematan energi ini tanpa disertai dengan sebuah rencana besar bangsa ini tentang konsep energi nasional kedepan. Pemerintah seperti linglung dengan konsumsi BBM bersubsidi 2012 yang berpotensi lampaui kuota. Konsumsi BBM bersubsidi yang dalam APBN 2012 sebesar 40 juta kiloliter dikhawatirkan terlampaui dan ini akan sangat memberatkan keuangan Pemerintah.  Bahkan imbauan penghematan energi yang dilontarkan SBY tanpa target yang jelas, berapa penghematan yang bisa didapat? Berapa liter kendaraan dinas bisa memakai bahan bakar setiap harinya? Berapa VA yang harus dihemat oleh kantor-kantor Pemerintah? Tanpa target yang jelas imbauan penghematan ini tidak lebih dari sebuah program retorika yang tidak jelas mau dibawah kemana. Bukan hanya tidak ada target yang jelas, imbauan ini juga tanpa sanksi yang jelas, benar-benar hanya sebuah imbauan tanpa arti apa-apa, seperti sebuah slogan iklan produk baru yang hanya sesaat, hanya sebentar saja ribut, setelah itu tidak ada bau-baunya sedikitpun.

Kita akan sulit berharap hal ini akan diikuti oleh rakyat, karena kebijakan ini sendiri tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka. Akan lebih jelas jika kita ingin melakukan penghematan bbm dengan cara mengurangi kendaraan pribadi yang beredar. Bahkan Mentri ESDM mengatakan bahwa estimasi kelebihan kuota BBM subsidi didorong oleh pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan menaikkan pajak kendaraan pribadi 10 kali lipat dari saat ini, dan meniadakan pajak kendaraan umum, hal ini akan membuat biaya kendaraan umum menjadi semakin murah, sedangkan kendaraan pribadi akan sangat berkurang jumlahnya, dan habbit untuk menggunakan kendaraan umum akan semakin meningkat karena biaya menggunakan kendaraan umum akan jauh lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Tidak seperti saat ini, menggunakan motor adalah pilihan paling murah dan paling cepat yang dimiliki oleh rakyat, pantas saja jika pertumbuhan motor setiap harinya sangat tinggi dan ini berimplikasi juga terhadap angka kecelakaan lalu lintas. Data Kepolisian RI menyebutkan, 70% dari total kecelakaan di Indonesia adalah keterlibatan sepeda motor. Data Tahun 2009 angka kecelakaan sepeda motor yang menelan korban jiwa 18 ribu nyawa. Tapi rakyat tidak punya pilihan, mereka rela bertaruh nyawa demi mendapatkan transportasi yang murah dan cepat, yang tidak bisa disediakan oleh negara. 

Jika pajak mobil pribadi pertahun sekitar 20 juta, dan semakin tua usia mobil maka akan semakin mahal pajaknya, saya sangat yakin jumlah mobil yang beredar akan berkurang drastis. Data Polda Metro Jaya menyebutkan ada sekitar 12 juta kendaraan hilir mudik pada tahun 2011 di jalan Jakarta. Diperkirakan, bila tidak diambil langkah cepat dan tepat lalulntas Jakarta akan lumpuh. Polisi merilis tahun 2010 ini jumlah kendaraan di jakarta mencapai 11.362.396 unit kendaraan. Terdiri dari 8.244.346 unit kendaraan roda dua dan 3.118.050 unit kendaraan roda empat. Bila hal ini dapat dikurangi dengan menaikkan pajak kendaraan secara signifikan maka akan sangat berpengaruh terhadap jumlah BBM yang dikonsumsi setiap harinya, belum lagi  hal ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta, dan tentu saja hal ini akan menghemat BBM, ada keuntungan ganda yang kita dapatkan jika kita menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan pribadi, subsidi BBM yang biasa kita keluarkan dapat kita gunakan untuk membangun infrastruktur transportasi massal. Dan ini harus segera kita mulai, jangan biarkan negara ini menjadi sebuah negara yang makin hari makin tidak teratur. Alangkah indahnya jika kita dapat berjalan kaki tanpa polusi dari stasiun kereta ke kantor masing-masing.

Hari ini kita adalah pengimpor minyak dari negara lain, kita bukan lagi negara eksportir minyak sperti dahulu, semakin hari produksi minyak kita semakin menurun. Negara ini harus mengeluarkan setiap harinya 57 juta dolar untuk membeli 500 ribu barel. Belum lagi mafia impor minyak yang disinyalir oleh Rizal Ramli merugikan negara sebesar 20 Miliar Rupiah setiap harinya. “Ada mafia migas kelompok orang yang mendapatkan keuntungan 2-3 dolar perhari, kalikan 900 ribu barel, mereka dapat lebih dari 2 juta dolar, 20 miliar perhari, kalikan 360 mereka dapat lebih dari 7 triliyun, tetapi mereka ada karena dukungan dari kekuasaan, mereka menyogok orang-orang yang berkuasa,” ungkap Rizal Ramli

TABEL PRODUKSI MINYAK BUMI 

Ribu Barel 

Tahun	Minyak Bumi	Kondensat	Jumlah
2004	353.945	46.541	400.486
2005	341.203	46.450	387.654
2006	322.350	44.699	367.050
2007	305.137	43.211	348.348
2008	312.484	45.016	357.500
2009	301.663	44.650	346.313
2010	300.872	43.965	344.836
2011*	289.445	40.150	329.595

Sumber Ditjen MIGAS diolah Pusdatin

Keterangan: MBOPD = Ribu Barel per Day

Terlihat jelas dalam tabel diatas bahwa produksi minyak Indonesia setiap tahun semakin menurun, dan itu tidak dapat kita hindari karena memang pada dasarnya minyak bumi adalah bahan bakar yang tidak terbarukan, suatu saat akan habis jika terus menerus kita ambil. Alangkah bijaknya jika sebelum kita kehabisan sumber minyak bumi, kita telah mengembangkan dengan serius sumber bahan bakar lestari.

Kita memiliki sinar matahari sepanjang tahun, sebuah anugerah yang tiada tara, yang dapat kita gunakan sebagai sumber energi tanpa harus menguras kekayaan alam yang ada di Bumi Pertiwi apalagi jika harus tergantung dari energi negara lain dengan mengorbankan devisa.

Kita sama-sama tahu bahwa bangsa ini dikarunia oleh kekayaan alam berupa sumber energi hayati yang sangat tinggi. Kita seharusnya mulai konsentrasi membangun kekuatan energi dengan cara mengaktifkan kemampuan kita dalam memproduksi Bahan Bakar Hayati (Biofuel). Saat ini kita memiliki lahan terlantar sekitar 7 juta hektar, dan kita harus berani mengambil langkah menanam aren untuk kebutuhan energi kita dilahan terlantar.

Jika program menanam aren dilakukan dalam jumlah besar, maka kebutuhan energi kita akan tercukupi dari produksi dalam negeri. Tidak seperti saat ini, kita merupakan negara pengimpor minyak mentah 500 ribu barel perhari, jika dalam setahun kalikan saja 360 hari luar biasa besarnya.

Satu juta hektar lahan aren akan mampu menghasilkan bioetanol 36 milyar liter pertahun, ini akan menghemat devisa negara yang sangat besar, belum lagi hal ini akan menciptakan lapangan kerja minimal 3 juta lapangan kerja baru. Dengan biaya yang hanya sekitar 50 Triliun, kita harusnya mampu menggerakkan negara ini menjadi negara berdaulat energi. Bahkan sebenarnya kita mampu menjadi sumber energi dunia dengan sumber energi terbarukan yang kita miliki. Kalau kita telisik APBN kita, kita bahkan menghambur-hamburkan uang puluhan triliun hanya untuk biaya perjalanan dinas. Luar biasa, ternyata kita sebenarnya mampu melakukan gerakan berdaulat energi untuk bangsa dengan cara mendorong kemampuan negara dalam mengelola potensi energi terbarukan yang dimiliki negara ini. Energi seperti ini dapat diproduksi secara rumahan, bahkan rakyat dapat didorong menjadi penghasil energi dengan cara menanam jarak pagar dihalaman rumahnya masing-masing. Sebuah gerakan yang seharusnya kita mulai dari dulu, tapi belum terlambat untuk kita mulai saat ini. Ini saatnya kita bangkit dari ketergantungan kita terhadap impor minyak dari luar, saatnya kita mampu mengatasi kebutuhan energi kita sendiri dan kita mampu untuk membantu dunia lebih ramah lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan dari negara kita. Kita harus menjadi negara sumber energi dunia. Kita harus mengendalikan peradaban dunia karena kita memiliki sumber energi yang luar biasa.

(Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Garuda)